5.503 Gedung Koperasi Merah Putih Di Jateng Berdiri, Dorong Ekonomi Warga

KONTENSEMARANG.COM — Pemgedung gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah terus menunjukkan progres. 

Hingga kini, tercatat sebanyak 5.503 unit gedung koperasi telah dibangun, dengan angan bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto, menyampaikan bahwa dari total 8.523 koperasi nan telah berbadan hukum, sebanyak 5.887 di antaranya sudah menentukan letak pemgedung gedung.

Dari jumlah tersebut, 5.503 koperasi tengah dalam proses pemgedung fisik.

Sementara itu, sebanyak 1.456 gedung koperasi telah rampung sepenuhnya.

Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pemgedung koperasi terbanyak kedua di Indonesia.

Menurut Eddy, keberadaan KDKMP mulai memberikan akibat terhadap perekonomian warga.

Sejumlah koperasi telah terlibat dalam penyediaan kebutuhan dapur untuk program Mbakal Bergizi Gratis (MBG). 

Selain itu, ratusan koperasi juga bekerja sama dengan Perum Bulog melalui Gerbakal Pangan Murah dengan nilai transtindakan sekitar Rp9,5 miliar.

Tak hanya itu, ratusan koperasi turut berkedudukan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan menjelang Lebaran.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana, menilai Jawa Tengah mempunyai pesenggang besar dalam pengembangan koperasi.

Hal ini didukung oleh jumlah desa nan banyak serta budaya berkoperasi nan sudah mengakar.

“Terkait Kopdes Merah Putih, potensi di Jateng jumlah desanya besar, tradisi berkoperasi juga sudah bagus. Kebijbakal Pak Presiden kan prioritas, minta kolaborasi,” ujar Erwin saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Semarang pada Jumat 10 April 2026.

Ia menambahkan, pengembangan KDKMP ke depan perlu didukung pemetaan nan matang serta keterlibatan beragam pihak, mulai dari TNI, pemerintah daerah, hingga BUMD, guna mempercepat realisasi pembangunan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pengembangan KDKMP kudu dikawal secara serius dan terencana, termasuk melalui penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektor.

Selain itu, dia menekankan bahwa penerapan model KDKMP tidak kudu seragam di setiap daerah, melainkan perlu disesuaikan dengan potensi dan karakter masing-masing wilayah.

“Tidak semua KDKMP kudu dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya. Di samping itu tidak boleh memaksbakal satu desa satu KDKMP,” ujarnya.

Pemprov Jawa Tengah menilai pendekatan tersebut krusial agar pengembangan KDKMP melangkah berkelanjutan, fleksibel, dan benar-betul memberikan faedah sesuai kebutuhan masyarakat di tiap daerah. (*)