Sekda Handi Priyanto Petakan Potensi Opd Untuk Genjot Pad Kota Semarang

SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Kota Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai menyusun langkah percepatan peningkatan pendapatan original wilayah (PAD).

Upaya tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, dengan melakukan identifikasi potensi penerimaan dari setiap organisasi perangkat wilayah (OPD).

Usai resmi menjabat sebagai Sekda definitif, Handi bergerak sigap mengonsolidasikan dinas-dinas nan mempunyai kontribusi terhadap PAD.

Langkah awal nan dilakukan adalah memetbakal sektor-sektor nan dinilai tetap mempunyai ruang untuk dioptimalkan guna memperkuat penerimaan daerah.

“Kami semalam itu rapat dengan dinas-dinas, memetbakal mana saja nan bisa digenjot untuk meningkatkan PAD kita,” kata Handi ditemui di Oudetrap Kota Lama Semarang, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurut Handi, peningkatan PAD memerlukan pendekatan nan inovatif lantaran setiap jenis pajak mempunyai karakter dan tantangan nan berbeda dalam pengelolaannya.

“Jadi, kita coba pilah satu per satu. Saya rasa pesenggang itu cukup terbuka besar manakala kita lakukan pemetaan sejak awal, kemudian kita siapkan rencana untuk melakukan apa sehingga secara berbareng kelak kita bakal lakukan upaya meningkatkan PAD,” jelasnya.

Salah satu sektor nan dinilai mempunyai pesenggang besar untuk dioptimalkan adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), nan meliputi sektor mbakal dan minum, perhotelan, hiburan, parkir, hingga tenaga listrik.

Optimalisasi penerimaan di sektor ini bakal didorong melalui pemanfaatan sistem digital.

Menurutnya, penerapan digitalisasi pada PBJT tidak bakal menambah beban masyarakat lantaran pajak nan dibayarkan merupbakal biaya nan nantinya kembali kepada publik dalam corak pemgedung daerah.

“Tugas Bapenda di sini kelak gimana memastikan duit nan dibayarkan masyarakat bisa sampai ke kas wilayah tanpa ada kebocoran,” terangnya.

Selain sektor pajak, Pemkot Semarang juga menyiapkan langkah perbaikan pada sistem retribusi pasar dan pedagang kaki lima (PKL) nan dikelola Dinas Perdagangan.

Sistem pemgaji nontunai alias cashless bakal diterapkan sebagai upaya memperkuat transparansi dan menekan potensi kebocoran penerimaan.

“Rencana bakal diterapkan pemgaji cashless dalam waktu dekat sehingga untuk meminimalisir kebocoran di pasar,” pungkasnya. (*)