Saleh Ingatkan Spmb Sma/smk Negeri Di Jateng Harus Transparan Dan Bebas Intervensi

SEMARANGUPDATE.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri tahun aliran 2026/2027 kudu berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel agar seluruh calon peserta didik mendapatkan kesempatan nan adil.

Menurutnya, tahapan penerimaan siswa baru selampau menjadi perhatian publik setiap tahun lantaran berangkaian langsung dengan akses pendidikan.

Oleh karena itu, seluruh proses seleksi perlu dijalankan sesuai izin serta menjunjung tinggi integritas.

“SPMB kudu dilaksanbakal secara objektif, terbuka, dan akuntabel sehingga masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap proses penerimaan siswa baru,” ujar Saleh di Kota Semarang.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memulai penyelenggaraan SPMB SMA/SMK Negeri tahun aliran 2026/2027 dengan menyedibakal total 231.724 bangku bagi calon siswa.

Daya tampung tersebut tersebar dalam 6.442 rombongan belajar (rombel) di SMA dan SMK negeri se-Jawa Tengah.

Meski demikian, kapabilitas nan tersedia baru dapat mengakomodasi sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah nan mencapai kurang lebih 567.500 siswa.

Melihat keterbpemimpin tersebut, Mohammad Saleh menilai pengawasan terhadap penyelenggaraan SPMB perlu diperketat agar tidak memicu persoalan di masyarakat.

“Karena jumlah bangku sekolah negeri tetap terbatas, maka proses seleksi kudu melangkah setara dan ahli tanpa intervensi maupun praktik titipan,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah wilayah memastikan seluruh info mengenai agenda pelaksanaan, jalur penerimaan, hingga hasil seleksi dapat diakses secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat.

Menurut Saleh, transparansi info menjadi kunci untuk mencegah kesalahpahkondusif sekaligus menutup pesenggang terjadinya praktik nan tidak sesuai aturan.

Ia menekankan agar tidak ada ruang bagi praktik titipan maupun corak intervensi lain dalam proses penerimaan siswa baru.

“Semua pihak kudu menjaga integritas penyelenggaraan SPMB agar tidak ada praktik nan merugikan masyarakat maupun calon siswa,” kata Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Saleh juga membujuk masyarakat memahami sistem SPMB secara menyeluruh dan tidak mudah percaya pada pihak nan menawarkan kelulusan melalui jalur tertentu.

“Dalam penyelenggaraan SPMB tahun ini, nan paling krusial adalah memastikan proses penerimaan melangkah bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan pendidikan,” pungkasnya. (*)