Mahasiswa Pmii Geruduk Kantor Gubernur, Ancam Aksi Lebih Besar Jika Diabaikan

SEMARANGUPDATE.COM – Aksi unjuk rasa nan digelar aliansi kader Pengurus Cabang Pergerbakal Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Semarang di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah berhujung pada Rabu (17/6/2026).

Meski telah membubarkan diri, para mahasiswa menegaskan bakal kembali turun ke jalan andaikan tuntutan nan mereka sampaikan tidak mendapat tdugaan dari pemerintah.

Sebelum meninggalkan letak aksi, massa menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah.

Mereka memberikan pemisah waktu selama 7×24 jam untuk mendapatkan respons atas beragam persoalan nan diangkat dalam demonstrasi tersebut.

Ketua PC PMII Kota Semarang, Muhammad Afiq Nur Cahaya, mengatbakal tindakan diikuti sekitar 300 peserta.

Massa memulai aktivitas dengan melangkah kaki dari area Kota Lama menuju Balai Kota Semarang sebelum melanjutkan tindakan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

“Kita berakhir sejenak di instansi Balai Kota. Kita berorasi, menyampaikan keluh kesah, dan tindakan simbolik dengan menyalbakal klakson secara serentak dan muter di Tugu Muda sebagai corak titik perlawanan dan perjuangan di Semarang,” kata Afiq, Rabu (17/6/2026).

Selain itu, peserta tindakan juga melakukan mogok motor di sejumlah ruas jalan utama Kota Semarang sebagai corak protes terhadap kenaikan nilai bahan bakar minyak non-subsidi nan dinilai berakibat pada kondisi ekonomi masyarakat.

“Terus di Jalan Pandanaran menuju ke Simpang Lima sampai Pleburan kita melakukan tindakan mogok motor. Itu simbol BBM naik meski nonsubsidi nan naik, itu berakibat ke stabilitas ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Afiq, demonstrasi tersebut merupbakal bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap beragam kebijbakal pemerintah nan dianggap belum berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui tindakan itu, PMII berupaya menyampaikan kritik secara terbuka tanpa meninggalkan nilai-nilai intelektual nan menjadi karakter gerbakal mahasiswa.

“Kehadiran kami hari ini adalah pengingat bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemerintah kudu mendengar bunyi masyarakat dan menjawab persoalan-persoalan nan selama ini dirasbakal rakyat,” ucapnya.

Afiq menegaskan, pihaknya bakal kembali menggelar tindakan dengan jumlah massa nan lebih besar andaikan tuntutan nan dibawa tidak mendapat respons dalam waktu nan ditentukan.

“Kami bakal kembali lagi jika tuntutan kami tidak dikabulkan dalam 7 kali 24 jam, tentunya dengan eskalasi massa nan semakin berat, semakin besar, dan akumulasi kembimbingan nan semakin berapi,” tegasnya.

Adapun delapan tuntutan nan disampaikan PMII Kota Semarang meliputi perbaikan postur APBN nan lebih berpihak kepada rakyat, revisi UU Polri dan UU TNI untuk menguatkan supremasi sipil, pemberantasan korupsi dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, pertimbangan program-program populis pemerintah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, penanganan kerusbakal ekologi serta kemiskinan struktural di Jawa Tengah, penyelenggaraan reforma agraria sejati, hingga pengusutan dugaan tindbakal represif abdi negara terhadap masyarakat. (*)