Larangan Bunga Wisuda Undip: ‘kiamat’ Kecil Bagi Ekosistem Ekonomi Warga Kampung Pelangi

SEMARANGUPDATE.COM — Kebijbakal baru nan diterapkan Universitas Diponegoro (Undip) melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 memicu polemik. Larangan penggunaan karangan kembang papan di area wisuda dinilai berakibat luas, terutama bagi pelsaya upaya dan penduduk di sekitar Kampung Pelangi.

Aturan tersebut menuai protes lantaran dianggap tidak hanya menyasar pelsaya upaya besar, tetapi juga menakut-nakuti mata pencaharian masyarakat mini nan selama ini menggantungkan hidup dari industri karangan kembang di area Kalisari.

Ekosistem ekonomi lokal di area ini telah tercorak sejak lama. Warga sekitar banyak nan bekerja sebagai kreator rnomor bunga, perangkai, hingga kurir pengantar. Aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi ratusan keluarga.

“Kebijbakal ini sangat tidak berpihak pada rakyat kecil. Di sini bukan hanya pemilik gerai nan kena, tapi ratusan penduduk Kampung Pelangi nan bekerja sebagai pekerja harian, perangkai bunga, sampai kurir motor. Kalau orderan mati, dapur penduduk di sini juga berakhir mengepul, Apa pejabat Undip nan pandai – pandai tak punya empati lantaran kebijbakal nan dibuat mematikan ekosistem mata pencaharian pengusaha dan penduduk sekitar,” ungkap salah seorang tokoh warga.

Selain itu, pelsaya upaya juga menolak dugaan bahwa karangan kembang menjadi penyumbang limbah nan susah dikelola. Mereka menilai argumen tersebut tidak sesuai dengan praktik di lapangan.

Sebagian besar bahan nan digunbakal dalam pembuatan karangan bunga, seperti rnomor bambu, papan styrofoam, hingga kembang kain, justru berkarakter reusable. Material tersebut biasanya dibongkar dan digunbakal kembali untuk pesanan berikutnya, sehingga tidak serta-merta menjadi sampah.

“Bahan-bahan kami itu aset, bukan sampah sekali pakai. Kami kelola kembali. Jadi argumen mencemari lingkungan itu sangat tidak masuk akal,” tegas Afri, salah satu pengusaha bunga.

Pelsaya upaya khawatir, jika kebijbakal ini terus diberlakukan, dampaknya tidak hanya berakhir di satu institusi. Ada potensi kampus lain di Semarang bakal mengikuti langkah serupa tanpa mempertimbangkan akibat sosial-ekonomi.

Mereka menilai kebijbakal tersebut berisiko memicu pengaruh domino, termasuk meningkatnya nomor pengangguran di sektor informal dan melemahnya ekonomi UMKM berpatokan kerajinan bunga.

“Jangan sampai kebijbakal nan katanya demi lingkungan ini malah menciptbakal masalah sosial baru berupa kemiskinan massal bagi penduduk nan selama ini berdikari di sektor UMKM bunga,” tambahnya.

Para pelsaya upaya pun mendesak pihak kampus untuk melakukan pertimbangan dan membuka ruang perbincangan agar kebijbakal nan diambil tetap mempertimbangkan aspek lingkungan sekaligus keberlangsungan ekonomi masyarakat.